Integrasi Ilmu Linguistik dalam Wacana Politik Undang-Undang Otonomi Khusus Papua: Perspektif Studi Morfologi

Penelitian ini merupakan bagian dari upaya memahami nilai filosofi dasar yang tersingkap dibalik undang-undang yang sesungguhnya sangat berarti dalam menemukan kata dan konsep untuk menguraikan makna sebuah teks undangundang. Pemberian ruang otonomi khusus bagi Papua dipandang sebagai tanda baru yang menjadi mercusuar dalam kalangan nasionalis dari ancaman kelompok nasionalis Papua (separatis dan federalis) yang terus-menerus menciptakan tandatanda baru dalam ruang semiotika sosial di Papua. Bahasa sebagai rumah kehidupan, mampu bergema dan disimbolkan sebagai bentuk kebangkitan yang siap mengancam sistem negara kesatuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap wacana politik dalam teks Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua sarat dengan nuansa linguistik (morfologi) yang bukan hanya apa yang dipahami, namun pemahaman itu sendiri pada hakikatnya juga linguistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang berperan menyajikan gambaran terperinci tentang suatu situasi khusus, latar sosial, hubungan, kelas atau karakteristik tertentu dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Data utama dalam penelitian ini adalah data tulis (utama) yang bersumber teks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Data kualitatif yang diperoleh dari teks undang-undang berupa data yang berbentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat yang memberi gambaran tentang integrasi studi morfologi selanjutnya dapat dideskripsikan dan didalami maknanya sesuai dengan penggunaannya dalam teks. Hasil penelitian ini mengungkap wacana politik dalam teks undang-undang yang terdiri atas: aspek filosofis, aspek reduplikasi fonologis, reduplikasi morfologis, reduplikasi sintaksis, dan reduplikasi semantik.